01 Januari 2007
DAMAI telah bersemai di Nanggroe Aceh Darussalam. Tapi, seruas jalan di Aceh Jaya itu tetap saja bak medan perang. Potongan kayu dan besi berpacakan di jalan. Kawat duri bergulungan. Penduduk Desa Kuala hingga Medangghen bersiaga laiknya gawat darurat.
Penduduk di jalan yang menghubungkan Banda Aceh dan Calang, ibu kota Aceh Jaya, itu sebetulnya tak sedang berperang. Mereka hanya memblokade jalan, mengusir semua mobil yang hendak melewati jalan di pesisir pantai itu. Para penduduk menuntut ganti rugi tanah mereka yang dipakai membangun jalan itu, beberapa saat setelah tsunami menggulung Aceh pada akhir Desember 2004.
Itulah jalan darurat yang dibuat Tentara Nasional Indonesia karena jalan lama musnah disantap ombak. Tentara membabat kebun produktif di tepi barat Desa Leupung hingga Calang. Belakangan, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh ternyata memutuskan membuat jalan baru yang letaknya 200 meter dari pantai. Para pemilik tanah di jalur darurat itu pun memprotes. "Kalau pemilik tanah yang kena jalur baru diganti, kenapa kami tidak?" kata Sjafrie, 26 tahun, warga Medangghen.
Pada akhir November lalu, penduduk menghadang mobil Bupati Aceh Jaya, Basri Emka. Sang Bupati turun dari mobil, mencabuti kayu dan kawat yang mengaral. Penduduk bergeming, tetap menutup jalan. Bupati akhirnya menyerah. Ia membuat pernyataan bersedia membayar sewa tanah warga. Ternyata janji itu hampa belaka.
Ketika wartawan Tempo hendak melintasi jalur ini, Jumat dua pekan lalu, blokade belum dibuka. Setelah empat jam berunding, Tempo akhirnya diizinkan lewat. Itu pun setelah Jasmine, Kepala Dusun Bahagia, Kuala, membantu menjelaskan kepada penduduk.
Ada sekitar 20 pos blokade di sepanjang jalur Banda Aceh-Calang. Di setiap pos, pengguna jalan dimintai duit. Besarnya bervariasi, antara Rp 5.000 dan Rp 30.000.
Di beberapa desa, blokade bahkan dibuat permanen di tengah jalan. Akibatnya, truk dan mobil kecil yang sudah telanjur melintas ke wilayah ini terjebak. Mereka pun segan balik arah karena kondisi jalan yang buruk. Muzamin, 22 tahun, sopir truk yang terjebak, misalnya, mengaku sudah empat hari tidur di Medangghen.
Masalah tanah itu mengganggu proses pemulihan Calang, yang runtuh dilumat tsunami dua tahun silam. Sebab, inilah jalur terpendek menuju Banda Aceh. Jalur lain umumnya tiga kali lebih jauh. Misalnya, rute Geumpang-Meulaboh-Banda Aceh.
"Masalah tanah ini harus segera diselesaikan agar kehidupan Calang jalan lagi," kata Teuku Hamdani, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh Jaya. Di sepanjang jalan menuju Calang, hanya di satu-dua lokasi yang sudah dibangun rumah permanen. Sebagian besar penduduk masih tinggal di barak dan rumah penampungan sementara. Di Calang, baru 4.000 rumah yang sudah dibangun dari rencana semula 14 ribu rumah.
Ada sedikitnya lima barak yang ditinggali warga. Diperkirakan tiap barak meliputi 24 kamar, untuk hunian 50 keluarga. Pembangunan kembali fasilitas-fasilitas pemerintahan juga belum jalan. Kondisi memprihatinkan terlihat jelas di kantor bupati dan DPRD. Dua kantor yang menjadi fondasi pemerintahan Aceh Jaya di Calang itu jauh dari kelayakan. Berdiri di barat Kota Calang, kantor itu hanya berdinding papan dan beratap seng. DPRD Calang bahkan memakai bekas gudang bantuan logistik sebagai kantor.
Calang sangat kesulitan anggaran untuk membangun infrastruktur baru. Pada saat bencana mengoyak Calang, menurut Hamdani, dua kantor itu sebenarnya sedang dalam tahap penyelesaian. Sekitar 80 persen bangunan sudah berdiri.
Tengok juga urusan pembangunan jalan perkotaan dan pedesaan di Calang. Belum seluruhnya dikeraskan dan dilapisi aspal, kecuali di kawasan kantor pemerintahan. Jalan ke permukiman penduduk masih berupa tanah yang dikeraskan. Becek dan berlumpur bila hujan datang.
Di sisi Desa Krueng Sabee, ada jembatan kayu bantuan pada masa tanggap darurat, yang kini telah rusak. Jembatan di atas Sungai Krueng Sabee itu berbahaya dilintasi motor, bahkan pejalan kaki. Kayu-kayunya lapuk dan patah tercelup sungai. Dulunya, titian itu menggantikan jembatan beton yang ditelan tsunami. "Karena rusak, kami keluar dari desa ke kota Calang hanya dua minggu sekali," kata Mardiyah, guru sekolah dasar di desa itu.
Mardiyah sulit mengatur pelajaran anak didiknya. Satu-satunya jalan darat penghubung lima dusun di Krueng Sabee dengan Calang tidak tersentuh pembangunan. Memang, kata Mardiyah, rusaknya jembatan tidak membuat warga sulit mencukupi kebutuhan pokok. Mereka masih bisa makan sayuran dan ikan yang mudah diambil dari laut yang mengitari desa itu.
Koordinator Pembangunan Aceh Periode Tahun Kedua, Heru Prasetyo, tak menampik kelambanan di Calang. Pembangunan terhambat karena masalah jalan, yang direncanakan BRR dan USAID selesai tahun depan, ternyata belum kelar. Padahal, jalur Banda Aceh hingga Calang kunci utama lalu-lintas logistik.
Eduardus Karel Dewanto (Calang), Maimun Saleh (Banda Aceh)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar